Strategi Sukarno Melawan Imperialisme
Indonesia
adalah negara yang sangat luas. Negeri kita ini sama luasnya dengan
penggabungan tujuh negara eropa: Inggris, Perancis, Jerman barat,
Belgia, Belanda, Spanyol, dan Italia.
Tidak hanya luas, negeri kita ini sangat kaya-raya. Perut bumi
menyimpang hampir semua komoditas paling berharga di dunia, dari yang
berbentuk mineral, gas, hingga minyak. Tanahnya juga sangat subur,
persis yang digambarkan Koes Ploes:
tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Jumlah penduduknya juga melimpah. Pada awal abad ke-20 saja, jumlah
penduduknya sudah 6 kali lipat lebih banyak dari negeri yang
menjajahnya: Belanda. Kelimpahan penduduk ini menjadi daya tarik bagi
industri-industri Eropa yang butuh tenaga kerja murah.
Semua potensi itu membuat Indonesia tak ubahnya permata di tengah
padang pasir yang menarik nafsu negara-negara Imperialis dari utara
untuk memperebutkannya. Sejak permulaan abad ke-17, imperialisme tua
ala VOC hingga imperialisme modern sekarang ini berebut menguasai negeri
kaya raya ini.
Apa imperialisme itu?
Ahli strategi perang Tiongkok, Sun Tzu, pernah bilang: “Kenali
dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Dan kau akan
memenangi seribu pertempuran.”
Begitu juga dalam memerangi Imperialisme. Tanpa memahami
imperialisme, jalinannya dengan sistim ekonomi-politik yang tengah
memerintah dunia, maka akan sulit melawannya. Itu dipahami betul oleh
Sukarno.
Untuk membongkar kedok imperialisme, Sukarno memakai senjata
marxisme. Maklum, teori yang paling canggih dalam membongkar
imperialisme saat ini (hingga sekarang) adalah marxisme. Teoritikus
marxis macam Lenin, Rudolf Hilferding, Nikholai Bukharin, hingga Karl
Kautsky, adalah teoritikus terdepan yang membongkar asal-usul dan
hakikat Imperialisme.
Menurut Sukarno, imperialisme adalah sebuah nafsu atau sistem yang
menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri lain.
Menurutnya, imperialisme tidak hanya dijalankan dengan bedil atau
meriam, tetapi juga dengan ‘putar lidah’, ‘cara halus-halusan’, dan
penetrasi damai.
Berkat bantuan analisa marxisme, Sukarno tahu kelindan imperialisme
dan kapitalisme. Dia mengerti betul bahwa kolonialisme hanyalah
konsekuensi dari kapitalisme yang membutuhkan penguasaan terhadap sumber
bahan baku, tenaga kerja murah, pasar, dan lahan baru untuk penanaman
modal sebagai prasyarat untuk keberlanjutan proses akumulasi kapital.
Dengan melihat cara kerjanya, Sukarno membagi imperialisme dalam dua
jenis, yakni imperialisme tua dan imperialisme modern. Imperialisme
tua, sebagaimana dijalankan oleh East India Company (EIC) dan VOC,
adalah imperialisme yang ditopang dengan cara-cara akumulasi primitif:
perampasan hak milik. Sedangkan imperialisme modern, yang mulai merambah
Hindia-Belanda di abad ke-19 dan 20, berdasarkan kelimpahan modal dan
pembangunan industri besar.
Empat strategi imperialisme
Mungkin diantara kita ada yang bertanya-tanya: bagaimana mungkin
sebuah negara kecil seperti belanda bisa menaklukkan negara luas seperti
Indonesia kala itu? Dan parahnya lagi, penjajahan itu bisa berlangsung
sampai 3 abad lebih.
Sukarno punya jawabannya. Dalam pidato pembelannya di depan Pengadilan Kolonial tahun 1930,
Indonesia Menggugat, Sukarno memberkan empat cara Belanda menancapkan kuku kolonialisme dan imperialismenya di bumi Indonesia.
Pertama, sistem imperialisme melahirkan politik
divide et impera, yakni politik memecah-belah.
Menurut Soekarno, imperialisme di mana saja, apapun bentuknya, punya slogan yang sama: “
Verdeel en heers”—pecahkan dan kuasai! Dengan menggunakan mantra itu, kolonialisme bisa membangun kekuasaan di negara lain.
Itu pula yang terjadi di Indonesia. Negeri yang luasnya 60 kali luas
Belanda ini bisa ditaklukkan sampai ratusan tahun. Tentu saja, kata
Soekarno, senjata pamungkas belanda terletak pada politik “divide et
impera”.
Ada banyak cara untuk menjalankan politik adu domba ini: menggunakan
media massa untuk meniupkan perpecahan. Di sini, pers-pers belanda
selalu merendahkan, bahkan melemahkan, setiap upaya pembangkitan
nasionalisme kaum inlander (bumiputra); menjalankan politik
“eilandgouvernementen”—pemerintahan sepulau-sepulau—dengan memecah belah
administrasi pemerintahan; hingga penggunakan agama untuk memicu
perpecahan dan pertikaian antar pemeluk agama di nusantara.
Kedua, membuat Indonesia menjadi bangsa terbelakang,
terutama dalam hal pengetahuan dan kebudayaannya. Caranya, salah
satunya, adalah penghancuran fikiran-fikiran (akal budi) rakyat.
Politik kolonial mengubah rakyat Indonesia menjadi rakyat kecil, “
nrima”,
rendah pengetahuannya, lembek kemauannya, sedikit nafsu-nafsunya,
hilang keberaniannya. Pendek kata, kolonialisme mengubah rakyak
Indonesia menjadi (maaf) “rakyat kambing yang bodoh dan mati energinya”.
Pemikir perancis yang anti-kolonial, Frantz Fanon, juga menguraikan
bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat.
Akibatnya, rakyat di negara jajahan ditingalkan dalam kebingungan
intelektual dan moral.
Ketiga, menanamkan mentalitas inferior (inferiority complex)
alias mental inlander di kalangan rakyat pribumi. Dengan begitu, rakyat
Pribumi akan selalu merasa rendah diri dan takluk di hadapan Tuan
penjajah.
Tetapi penaklukan mental itu butuh pembenaran ideologis. Karena itu,
kata Sukarno, kolonialisme di mana pun akan selalu berusaha menutupi
maksudnya, bahkan menciptakan teori manis untuk mencapai tujuan mereka.
Tidak jarang, misalnya, kita menemukan literatur yang menyebutkan
bahwa misi kolonialisme adalah “misi suci” (mission sacree): penyebaran
agama, menyebarkan pencerahan, dan membuat rakyat jajahan menjadi
“beradab”.
Tidak jarang, dalam upaya menanamkan superioritasnya, pihak
kolonialis melegitimasi keunggulan-keunggulan rasial: kulit putih lebih
unggul dari kulit berwarna. Dalam sejarah kolonialisme di Indonesia,
kita sering mendengar bagaimana cacian “inlander” disepadankan dengan
makian “anjing”, “kerbau”, dan lain-lain.
Yang lebih parah, seperti diakui Sukarno, rakyat Indonesia dicecoki
dengan anggapan “inlander bodoh”. Dengan cekokan itu, yang berlangsung
secara turun-temurun, rakyat jajahan kehilangan kepercayaan diri dan
kebanggaannya.
Keempat, imperialis selalu berusaha menyakinkan rakyat
jajahan bahwa ada persamaan kepentingan antara mereka dan rakyat
jajahan. Dan untuk mengikat hati rakyat jajahan, mereka biasanya
menyerukan perlunya “asosiasi politik”, seperti dulu ada asosiasi Uni
Indonesia-Belanda.
Di lapangan ekonomi, kaum imperialis selalu berpropaganda bahwa
kehadiran mereka membawa keuntungan, seperti adanya industrialisasi,
pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
Mereka juga berproganda bahwa penanaman modal asing, yang notabene
satu bentuk imperialisme modern, sangat menguntungkan negara jajahan.
Sebab, penanaman modal asing menghasilkan pembangunan, pembukaan
lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.
Empat Strategi Kontra-Imperialisme
Lantas, bagaimana melawannya?
Sukarno mengajukan empat strategi kontra-imperialisme, yakni:
Pertama, menjalankan politik kontra pecah belah. Tentu saja,
politik kontra pecah belah itu adalah persatuan. Sukarno menyadari hal
itu sejak pertamakali terjun ke gelanggang pergerakan.
Pada tahun 1926, setahun sebelum pendirian PNI, Sukarno sudah
merumuskan konsep persatuan seluruh pergerakan rakyat anti-kolonial
melalui tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”.
Risalah itu, yang diperkuat dengan teori dan data, berusaha membujuk
tiga kekuatan utama dalam pergerakan saat itu, yaitu nasionalis, agama,
dan marxis, untuk bersatu. Bahwa persatuan bukan hanya keharusan, tetapi
satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.
“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di
seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya
pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di
Indonesia-kita ini,” tulisnya.
Dan Sukarno tak hanya piawai berteori, tapi juga berjibaku
membumikannya ke dalam praktek. Tahun 1927, dia menjadi tokoh penting
pembentukan front persatuan bernama Permufakatan Perhimpunan Politik
Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Kedua, menjalankan politik penyadaran dan edukasi. Untuk
ini, Sukarno menyokong berdirinya sekolah-sekolah rakyat dan gerakan
pemberantasan buta-huruf.
Di PNI, Sukarno aktif menggelar kursus politik massal. Dia juga
mendirikan koran partai sebagai corong untuk berbicara pada rakyat
banyak.
Dalam banyak tulisan-tulisan maupun pidatonya, Sukarno kerap bicara
tentang massa yang tidak sadar (onbewust) dan massa tercerahkan
(bewust). Tugas partai revolusioner, kata dia, adalah membuat rakyat
yang masih
onbewust menjadi
bewust.
Dia juga membedakan antara
massale actie (massal aksi) dan
massa actie
(massa aksi). Massal aksi adalah pergerakan yang melibatkan massa
sangat besar, tetapi tidak radikal dan revolusioner. Sedangkan massa
aksi adalah pergerakan yang berisikan massa yang radikal dan
revolusioner.
Ketiga, membabat habis mental inferior atau perasaan rendah
diri di hadapan bangsa penjajah. Senjatanya adalah membangun rasa
percaya atas kemampuan sendiri (self-reliance) dan semangat berdikari
(self help). Dua hal itu pula jadi azas PNI.
Rasa percaya diri bisa dibangun melalui massa aksi dan machtvorming
(pembangunan kekuatan). Sarananya bisa beragam, dari aksi massa, rapat
akbar (vergadering), aksi mogok hingga mencoblos dalam pemilu. Semua itu
secara politik bisa menyadarkan massa rakyat akan potensi kekuatan dan
kemampuan politiknya.
Di lapangan ekonomi, semangat berdikari bisa dimulai dari koperasi.
Koperasi merupakan perhimpunan ekonomi secara usaha kecil atau rakyat
jelata berdasarkan prinsip kerjasama, solidaritas, tolong-menolong dan
kolektivisme.
Namun, perjuangan membabat mental inferior ini bukan perjuangan
gampang dan singkat. Sekalipun kemerdekaaan secara politik sudah diraih,
belum tentu mentalitas inferior itu menghilang. Makanya, setelah
Indonesia merdeka, Sukarno punya proyek “nation building” untuk
menciptakan manusia baru Indonesia.
Keempat, menentang segala bentuk “asosiasi-politik” antara
bangsa terjajah dengan imperialis. Caranya, kaum pergerakan menunjukkan
pertentangan kepentingan yang tidak bisa didamaikan antara bangsa
terjajah dengan imperialis. Sukarno menggunakan istilah “kaum sini”
untuk bangsa terjajah dan “kaum sana” untuk penjajah.
Dalam pergerakannya, Sukarno menempuh jalan non-koperasi, yang
menolak bergandengan tangan dengan penjajah. Non-koperasi menolak
tawar-menawar dengan penjajah. Pada praktek dan tujuannya, non-koperasi
menghendaki penjebolan secara radikal dan revolusioner.
Sukarno juga menolak negara setengah-merdeka, layaknya negara-negara
bekas jajahan Inggris yang bersatu secara sukarela di bawah
persemakmuran Inggris. Karena itu, Sukarno menentang habis-habisan
bentuk konfederasi Uni Indonesia-Belanda (1950-1956).
Begitulah gambaran strategi Sukarno dalam melawan imperialisme. Saya
kira, pembacaan Sukarno tentang imperialisme, ciri-cirinya, hingga cara
kerjanya masih relevan hingga sekarang. Toh, imperialisme masih nyata
dan berkuasa hingga hari ini, dengan tampilannya yang lebih modern juga.
Rudi Hartono,
aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD)
0
Google +0
- See more at: https://www.utusan.com.my/gaya-hidup/keluarga/berdikari-cara-nurul-atifah-1.368344#sthash.2SCVzuQA.dpuf
Berdikari cara Nurul Atifah
Wanita perlu ada ilmu dan kerjaya
Oleh SITI AIRUNNISA ALAUI
|
10 Ogos 2016 6:00 PM
- See more at: https://www.utusan.com.my/gaya-hidup/keluarga/berdikari-cara-nurul-atifah-1.368344#sthash.2SCVzuQA.dpuf
Berdikari cara Nurul Atifah
Wanita perlu ada ilmu dan kerjaya
- See more at: https://www.utusan.com.my/gaya-hidup/keluarga/berdikari-cara-nurul-atifah-1.368344#sthash.2SCVzuQA.dpuf
